Metronewstv.ID – Sebuah video berdurasi pendek yang merekam suasana acara seremoni penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan Lapas Kelas IIA Metro, Senin (17/8/2026), menjadi sorotan publik.
Dalam video tersebut, tampak Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso sedang menyampaikan sambutan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisi lain, sejumlah peserta acara terlihat duduk mengikuti kegiatan.
Pemandangan berbeda justru terlihat pada sebagian barisan tamu undangan. Seorang yang diduga pejabat atau aparatur pemerintah tampak menggunakan telepon seluler ketika sambutan berlangsung. Gerakan tangan yang terlihat pada rekaman diduga sedang menggulir layar ponsel.
Jika rekaman tersebut benar dan dilakukan oleh aparatur yang seharusnya mengikuti acara resmi, publik patut mempertanyakan etika, keteladanan, serta penghormatan terhadap forum kedinasan.
Ironisnya, kegiatan tersebut merupakan momentum kenegaraan yang sarat dengan pesan tentang pembinaan, penghormatan terhadap hukum, serta nilai-nilai kebangsaan. Di tengah suasana tersebut, perilaku sebagian peserta yang diduga lebih sibuk dengan telepon genggam justru menjadi kontras yang sulit diabaikan.
Bukan Sekadar Ponsel, Tetapi Persoalan Keteladanan
Penggunaan telepon seluler dalam sebuah kegiatan resmi tentu tidak otomatis merupakan pelanggaran. Bisa saja seorang pejabat sedang menerima informasi penting, menjalankan tugas kedinasan, atau memiliki alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, persoalannya berbeda apabila seseorang memang sengaja menggunakan ponsel untuk berselancar di media sosial atau melakukan aktivitas pribadi ketika pimpinan daerah sedang menyampaikan sambutan.
Pertanyaannya sederhana: jika pejabat saja tidak mampu menunjukkan sikap tertib ketika forum resmi berlangsung, bagaimana masyarakat diminta menghormati etika dan disiplin pemerintahan?
Pejabat publik bukan hanya dinilai dari pidato dan kebijakan. Sikap, gestur, kedisiplinan, dan perilaku ketika menghadiri acara resmi juga merupakan bagian dari keteladanan.
Apalagi mereka hadir bukan atas nama pribadi, melainkan membawa identitas pemerintah dan institusi yang melekat pada jabatan masing-masing.
Lurah di Barisan Belakang Ikut Disorot
Sorotan dalam video juga diarahkan kepada sejumlah peserta yang diduga merupakan lurah. Mereka terlihat berada di barisan belakang. Dalam rekaman, beberapa orang tampak berbicara satu sama lain, sementara sebagian lainnya terlihat memegang telepon seluler.
Redaksi menegaskan, identitas orang-orang dalam video tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Karena itu, Metronewstv.ID tidak menyimpulkan bahwa mereka merupakan pejabat tertentu sebelum mendapatkan konfirmasi resmi.
Namun apabila benar terdapat pejabat yang mengobrol atau menggunakan ponsel untuk kepentingan pribadi saat acara resmi berlangsung, perilaku tersebut layak menjadi bahan evaluasi internal.
Sebab, seragam dinas bukan sekadar pakaian. Di baliknya melekat tanggung jawab, kewenangan, dan tuntutan keteladanan.
Aturan Disiplin ASN Bukan Sekadar Formalitas
Dalam konteks aparatur sipil negara, disiplin dan kode etik bukan hanya persoalan administratif. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengatur kewajiban dan larangan PNS serta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran.
Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan nilai dasar ASN, termasuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Dengan demikian, persoalan etika dalam acara pemerintahan tidak seharusnya dilihat semata-mata dari apakah seseorang melanggar aturan tertulis atau tidak.
Ada dimensi kepatutan dan keteladanan publik yang juga perlu dijaga.
Ketika Warga Menonton, Pejabat Sedang Dinilai
Video tersebut menjadi pengingat bahwa ruang publik saat ini tidak lagi hanya berada di halaman kantor pemerintahan. Setiap kegiatan pejabat berpotensi direkam masyarakat dan tersebar melalui media sosial.
Apa yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai perilaku kecil, kini dapat menjadi perhatian publik dalam hitungan menit.
Karena itu, pejabat dan aparatur pemerintah dituntut lebih berhati-hati dalam menjaga sikap.
Warga tidak hanya mendengar apa yang disampaikan pejabat. Warga juga melihat bagaimana pejabat bersikap.
Di sinilah letak pentingnya saksi moral bukan sekadar aturan tertulis, tetapi kesadaran bahwa jabatan publik menuntut contoh perilaku yang pantas.
Jika benar ada pejabat yang lebih asyik menggulir media sosial ketika pimpinan sedang memberikan sambutan, maka sindirannya sederhana:
“Bagaimana mungkin masyarakat diminta disiplin, sementara orang yang seharusnya menjadi teladan justru terlihat tidak disiplin di ruang publik?”
Redaksi Tunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai video tersebut. Redaksi Metronewstv.ID masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memastikan siapa pihak yang terekam, apa kepentingannya menggunakan telepon seluler, serta apakah terdapat alasan kedinasan di balik tindakan tersebut.
Metronewstv.ID juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atau memiliki penjelasan atas pemberitaan ini.
Sebab, kritik jurnalistik bukan bertujuan menghakimi seseorang, melainkan mengingatkan bahwa jabatan publik memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar mengenakan seragam dan menghadiri acara resmi.(Red)
