Metronewstv.ID |Sorotan terhadap anggaran belanja makanan dan minuman untuk dua kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, memasuki babak baru. Setelah nilai anggaran sekitar Rp50.000 per kotak menjadi perhatian publik, Lurah Ganjar Asri Ruben Nugroho, S.STP menyampaikan bahwa kedua kegiatan tersebut belum dilaksanakan.
Menurut Ruben, salah satu penyebab utama belum terlaksananya kegiatan adalah belum adanya pencairan anggaran, serta kendala akses akun Inaproc yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing.
“Untuk kedua kegiatan sosialisasi tersebut belum dilaksanakan. Selain karena belum ada pencairan, akun Inaproc saya untuk melaksanakan e-purchasing baru bisa dibuat aksesnya kemarin, Senin, 10 Agustus 2026, setelah berulang kali mengajukan pendaftaran akses,” ujar Ruben saat dikonfirmasi Metronewstv.ID, Selasa 11 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan bahwa akses akun tersebut baru berhasil diperoleh setelah mendapat bantuan dari tim pemantau LKPP.
“Kemarin bisa goal akses akun Inaproc juga karena dibantu tim pantau LKPP,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan penting di tengah sorotan terhadap paket pengadaan Kode RUP 66716106 dengan total pagu Rp8.200.000 untuk 164 kotak konsumsi.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, paket itu terdiri dari dua kegiatan, yakni Penguatan Forum Anak Kelurahan Ganjar Asri sebanyak 90 kotak dengan pagu Rp4.500.000, serta TPBIS Kelurahan Ganjar Asri sebanyak 74 kotak dengan pagu Rp3.700.000.
Jika dihitung secara sederhana, total pagu Rp8.200.000 dibagi 164 kotak menghasilkan nilai sekitar Rp50.000 per kotak.
Namun Ruben menegaskan, angka Rp50.000 tersebut tidak dapat dimaknai sebagai harga snack semata.
“Kalau dihitung menggunakan data RUP (gelondongan), memang sekitar Rp50.000 per kotak. Tetapi dalam rincian DPA kami, Rp50.000 itu bukan hanya berupa snack, melainkan terdiri dari snack dan makan siang, dengan harga mengacu pada SSH (Standar Satuan Harga),” jelasnya.
Klarifikasi tersebut menjawab salah satu pertanyaan publik mengenai komponen konsumsi dalam paket anggaran tersebut. Meski demikian, penjelasan mengenai dasar perhitungan harga belum sepenuhnya menutup ruang evaluasi.
Persoalan yang mencuat bukan semata-mata nilai Rp50.000 per kotak, melainkan transparansi rincian anggaran, kesesuaian dengan SSH Kota Metro, serta implementasi pengadaan melalui e-purchasing.
Fakta bahwa kegiatan belum dilaksanakan juga memunculkan pertanyaan lain, yakni mengapa paket telah diumumkan dalam RUP sejak 31 Maret 2026, tetapi pelaksanaan pengadaan baru terkendala akses akun Inaproc hingga Agustus 2026.
Dalam tata kelola pengadaan pemerintah, akses terhadap sistem pengadaan elektronik merupakan bagian penting dari kesiapan pelaksanaan anggaran. Keterlambatan akses berpotensi memengaruhi jadwal kegiatan, realisasi anggaran, hingga efektivitas program pemberdayaan.
Di sisi lain, publik tetap memiliki hak untuk mengetahui dokumen pendukung, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), rincian menu snack dan makan siang, harga satuan berdasarkan SSH, serta bukti transaksi e-purchasing ketika pengadaan nantinya dilaksanakan.
Nilai Rp8,2 juta memang relatif kecil dibandingkan total APBD Kota Metro. Namun prinsip akuntabilitas tidak mengenal istilah anggaran kecil. Justru transparansi pada setiap rupiah uang publik menjadi fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Klarifikasi Lurah Ganjar Asri merupakan langkah positif dalam memberikan penjelasan kepada publik. Namun untuk mengakhiri polemik mengenai dugaan pemborosan atau mark-up, dokumen rincian anggaran dan pelaksanaan pengadaan tetap menjadi kunci.
Redaksi akan terus menelusuri perkembangan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, termasuk realisasi e-purchasing, kesesuaian harga dengan SSH, serta penggunaan anggaran setelah pencairan dilakukan.(Red)
