Metronewstv.ID – Komitmen Pemerintah Kota Metro mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat hingga kini belum menunjukkan kemajuan yang jelas.
Enam bulan setelah Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyatakan kesiapan menyediakan lahan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Metro masih tertahan pada persoalan klasik yakni ketersediaan lahan.
Hingga Senin (6/7/2026), belum ada kepastian lokasi yang memenuhi syarat pemerintah pusat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana keseriusan dan langkah konkret Pemkot Metro dalam mengawal program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro, Wahyuningsih, mengakui bahwa persoalan lahan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, lahan milik Pemerintah Kota Metro yang tersedia saat ini hanya sekitar 3,5 hektare, sedangkan pemerintah pusat mensyaratkan luasan tertentu agar pembangunan dapat direalisasikan.
“Terakhir kami konsultasi dengan Kementerian Sosial. Pada waktu itu aturannya pemerintah daerah harus memfasilitasi lahan seluas 5 hektar. Lahan yang dimiliki Pemkot Metro hanya sekitar 3,5 hektare. Pada prinsipnya Kemensos siap memfasilitasi apabila lahannya tersedia,” ujarnya saat dikonfirmasi Metronewstv.ID, Senin 6 Juli 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini persoalan utama belum terselesaikan. Belum diketahui apakah Pemkot Metro telah menyiapkan lahan alternatif, melakukan pembebasan lahan, atau menjalin kerja sama dengan pihak lain agar persyaratan pemerintah pusat dapat dipenuhi.
Padahal, saat audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Januari 2026, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyatakan kesiapan penuh mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Saat itu, Menteri Sosial menegaskan pemerintah pusat akan membangun seluruh fasilitas sekolah berasrama, mulai dari ruang belajar, laboratorium, asrama, fasilitas olahraga hingga sistem pembelajaran digital, sepanjang pemerintah daerah mampu menyediakan lahan sesuai ketentuan.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain pendidikan gratis, para siswa akan memperoleh fasilitas asrama, konsumsi, layanan kesehatan, pendidikan karakter, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi.
Namun, memasuki pertengahan 2026, belum adanya kepastian penyediaan lahan membuat peluang Kota Metro menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat masih menggantung. Jika tidak segera direspons dengan langkah konkret, bukan tidak mungkin kesempatan tersebut akan beralih ke daerah lain yang lebih siap memenuhi persyaratan pemerintah pusat.
Kini publik menunggu jawaban Pemerintah Kota Metro. Apakah komitmen yang pernah disampaikan di hadapan Menteri Sosial akan diwujudkan melalui kebijakan nyata, atau justru berhenti sebagai janji tanpa realisasi, sementara ribuan anak dari keluarga kurang mampu masih menantikan hadirnya akses pendidikan yang dijanjikan Negara di Bumi Sai Wawai.(Red)
