PALEMBANG — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan mahasiswa di Sumatera Selatan. Ratusan mahasiswa menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (5/10/2026), menuntut penanganan karhutla dilakukan lebih serius dan terbuka.
Aksi tersebut diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain, termasuk Universitas Sriwijaya (Unsri), turut dijadwalkan bergabung dalam aksi tersebut.
Massa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka menilai persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, pendidikan, serta keterbukaan pemerintah dalam menjalankan penanggulangan karhutla.
Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Ghazi Munthasir, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa agar pemerintah mengambil langkah yang lebih serius dalam menghadapi karhutla dan dampak kabut asap.
Jumlah massa diperkirakan sekitar 300 hingga 500 orang.
Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa.
Pertama, mahasiswa meminta adanya evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap penanganan karhutla, termasuk keterbukaan mengenai kinerja operasional penanggulangan kebakaran.
Kedua, mereka meminta pemerintah memastikan hak pendidikan dan keselamatan anak-anak di Sumatera Selatan tetap terlindungi ketika kondisi udara terdampak kabut asap. Mahasiswa salah satunya mendorong tersedianya pembelajaran jarak jauh yang efektif apabila kualitas udara dinilai tidak memungkinkan kegiatan belajar berlangsung secara normal.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan bantuan Presiden senilai Rp100 miliar yang berkaitan dengan penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat terdampak.
Aksi tersebut berlangsung ketika kualitas udara di Palembang disebut mengalami penurunan akibat kabut asap. Kondisi tersebut menjadi perhatian mahasiswa karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan ketika titik api muncul, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, perlindungan masyarakat, serta keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan bantuan penanganan karhutla.
Mahasiswa juga berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Sumatera Selatan.(Alfi/Metronews)
