Metronewstv.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Metro melontarkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/7/2026), Fraksi PKS menilai pengelolaan keuangan daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, mulai dari target pendapatan yang tidak tercapai, penurunan retribusi daerah, kinerja RSUD Ahmad Yani, hingga tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Metro, Roma Doni Yunanto, S.Pt., M.M, menegaskan bahwa LKPD bukan sekadar kewajiban administratif kepala daerah, melainkan instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“LKPD merupakan progress report pelaksanaan tugas atas pencapaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai dari realisasi capaian pembangunan daerah sesuai anggaran yang dialokasikan selama satu tahun,” ujar Roma Doni dalam rapat paripurna.
Pendapatan Daerah Meleset
Fraksi PKS menyoroti realisasi pendapatan daerah yang dinilai belum mampu memenuhi target APBD 2025. Dari target pendapatan sebesar Rp1.104.008.642.850, realisasi hanya mencapai Rp1.050.172.419.379 atau 95,12 persen.
Menurut Fraksi PKS, capaian tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat APBD 2025 merupakan APBD terbesar sepanjang sejarah Kota Metro serta telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Mohon Saudara Wali Kota menjelaskan mengapa realisasi pendapatan tidak tercapai dan memiliki deviasi yang cukup besar dibandingkan rencana yang telah ditetapkan,” tegas Fraksi PKS.
Retribusi Daerah Turun, RSUD Ahmad Yani Disorot
Selain pendapatan daerah, Fraksi PKS juga mempertanyakan menurunnya realisasi retribusi daerah.
Dari target Rp287,66 miliar, realisasi hanya mencapai Rp268,97 miliar atau 93,5 persen. Bahkan, angka tersebut turun sekitar Rp8 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024.
Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Metro menjelaskan penyebab penurunan tersebut.
“Apa faktor penyebabnya? Apakah persoalan manajerial, sistem kerja atau kompetensi SDM pengelolanya? Mohon Wali Kota dapat menjelaskan,” kata Roma Doni.
Sorotan paling tajam juga diarahkan kepada RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Target retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp265,08 miliar, namun realisasinya hanya Rp249,05 miliar atau 93,95 persen. Lebih dari itu, pendapatan rumah sakit pada 2025 juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ada apa dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah sehingga pendapatan yang diproyeksikan tidak terealisasi dan bahkan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Fraksi PKS.
Belanja Dinilai Belum Efisien
Fraksi PKS juga menilai masih terdapat sejumlah pos belanja yang belum sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Beberapa komponen yang menjadi perhatian antara lain belanja hibah, honorarium, jasa, pemeliharaan, kursus dan pelatihan, kegiatan seremonial, publikasi, percetakan hingga berbagai belanja administrasi yang dinilai perlu dievaluasi agar lebih berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
WTP Jangan Jadi Alasan Berpuas Diri
Meski Pemerintah Kota Metro kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Fraksi PKS mengingatkan agar capaian tersebut tidak dijadikan ukuran bahwa seluruh tata kelola keuangan telah berjalan sempurna.
Fraksi PKS meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti, mulai dari pengelolaan retribusi pasar, retribusi parkir, pemanfaatan aset daerah, pembayaran belanja ASN, bantuan iuran kesehatan, hingga temuan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah proyek infrastruktur.
“Status WTP jangan menjadikan Pemerintah Kota Metro berbangga hati. Yang lebih penting adalah memperbaiki pengelolaan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis,” tegas Fraksi PKS.
Aset Mangkrak hingga Parkir RSUD Dipertanyakan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS turut mempertanyakan keberadaan kendaraan roda empat milik Pemerintah Kota Metro yang disebut masih mangkrak di halaman Wisma Haji.
Selain itu, pemerintah juga didorong mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), mengkaji menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, serta segera menyediakan lahan parkir yang memadai di RSUD Ahmad Yani karena kondisi parkir dinilai sudah mengganggu arus lalu lintas di Jalan Seminung.
Keberhasilan Tak Hanya Diukur dari Laporan
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS mengingatkan bahwa keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masyarakat awam tidak membaca grafik dan data dalam menilai kinerja Wali Kota. Masyarakat melihat apa yang bisa dirasakan secara langsung. Jika jalan di Kota Metro mulus, kotanya bersih, jika hujan tidak banjir, dan jika malam hari terang serta aman, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro berhasil memimpin Kota Metro,” tutup Roma Doni.(Red)
