Metronewstv.ID — Langkah Inspektur Inspektorat Kota Metro, Henri Dunan, mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menuai sorotan tajam.
Pasalnya, Henri belum genap setahun menduduki jabatan strategis sebagai Inspektur Kota Metro sejak dilantik pada 9 September 2025. Namun di tengah masa tugas yang masih seumur jagung, ia justru tercatat mengikuti seleksi jabatan di daerah lain.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Henri mengikuti dua formasi jabatan sekaligus dalam Seleksi Terbuka JPTP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, yakni Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Berdasarkan surat Panitia Seleksi nomor 02/PANSEL-JPTP-LS/2026 tertanggal 13 Mei 2026 tentang hasil penilaian rekam jejak administrasi, Henri bahkan meraih nilai tertinggi dengan skor 93,75 pada kedua formasi tersebut.
Langkah itu memantik tanda tanya di lingkungan birokrasi Kota Metro. Sebab, jabatan inspektur selama ini dikenal sebagai posisi vital dalam pengawasan internal pemerintahan daerah, mulai dari audit penggunaan anggaran, pengawasan tata kelola birokrasi, hingga pengendalian kepatuhan administrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Ironisnya, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah Henri telah mengantongi restu atau rekomendasi resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Metro.
Padahal, dalam mekanisme seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, persetujuan dari kepala daerah asal merupakan salah satu syarat administrasi wajib bagi peserta seleksi.
“Yang saya tahu, Pak Henri belum membicarakan persoalan mengikuti selter luar daerah kepada wali kota,” ujar seorang sumber di lingkungan sekretariat Pemerintah Kota Metro sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi di internal birokrasi. Sebab, di tengah tuntutan penguatan pengawasan pemerintahan daerah, kepala inspektorat justru terlihat membuka peluang hengkang ke daerah lain saat masa jabatannya sendiri belum berjalan satu tahun.
Beberapa kalangan birokrasi menilai situasi ini dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pengabdian serta keseriusan membangun sistem pengawasan di Kota Metro.
Terlebih, posisi inspektur bukan jabatan administratif biasa. Jabatan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan, termasuk mengawal penggunaan anggaran daerah dan mencegah potensi penyimpangan birokrasi.
Henri sendiri diketahui memiliki rekam jejak birokrasi cukup panjang di Provinsi Lampung. Ia pernah bertugas di Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagai Kasubag Protokol Setdakab pada era Bupati Fauzan Syahie, kemudian berkarier di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Lampung pada masa Gubernur Sjachroedin ZP.
Kariernya juga sempat berlabuh di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada era Bupati Rycko Menoza SZP sebelum bertugas di Kabupaten Pesisir Barat dan akhirnya dilantik sebagai Inspektur Kota Metro.
Selama ini Henri dikenal cukup lama berkarier di satu daerah. Karena itu, langkahnya mengikuti seleksi jabatan di Lampung Selatan saat belum genap setahun bertugas di Metro dianggap tidak lazim oleh sejumlah kalangan birokrasi.
Sesuai jadwal panitia seleksi, Henri bersama peserta lain yang lolos administrasi diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural pada 19 hingga 22 Mei 2026 di Hotel Horison Bandar Lampung.
Sementara hingga berita ini dipublikasikan, Henri Dunan belum memberikan tanggapan resmi terkait keikutsertaannya dalam seleksi terbuka jabatan di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (Red)
