Metronewstv.ID – Tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Kota Metro, Sudarsono, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan di Kota Metro. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu menilai, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini membutuhkan evaluasi menyeluruh karena belum sepenuhnya memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Sudarsono, dengan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah daerah setiap tahun, masyarakat seharusnya sudah merasakan percepatan pembangunan yang lebih merata. Namun faktanya, berbagai persoalan mendasar masih terus muncul, mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang rusak, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga pelayanan publik yang dinilai masih jauh dari harapan.
“APBD itu uang rakyat. Bukan sekadar angka dalam dokumen. Masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah,” tegas Sudarsono, saat konfrensi pers di gedung DPRD Kota Metro, Rabu Mei 2026.
Ia menilai, salah satu persoalan utama yang dihadapi daerah saat ini adalah tingginya beban belanja rutin yang dinilai mulai menekan ruang fiskal pemerintah daerah. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa terobosan, Kota Metro berpotensi menghadapi tekanan darurat fiskal yang berdampak langsung pada lambannya pembangunan dan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, Pemerintah Kota Metro tidak bisa lagi mengandalkan pola pengelolaan anggaran secara konvensional. Dibutuhkan langkah berani untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat pengawasan terhadap unit-unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu yang disorot Sudarsono adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ahmad Yani Metro serta sejumlah aset dan unit usaha produktif milik daerah yang selama ini menghasilkan pemasukan. Menurutnya, potensi ekonomi dari sektor tersebut sangat besar, namun harus didukung sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.
Ia bahkan mendorong pemerintah membuka skema kemitraan profesional atau model pengelolaan semi-korporasi sebagai instrumen penyelamatan fiskal daerah. Menurutnya, langkah itu bukan untuk menjual aset daerah, melainkan memastikan seluruh potensi PAD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Kalau sumber PAD yang produktif dikelola dengan sistem yang kuat dan profesional, kebocoran bisa ditekan. Hasilnya bisa digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan fiskal, Sudarsono juga mengungkap kekecewaannya terhadap komunikasi politik di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Ia mengaku tersinggung lantaran seluruh ketua partai politik disebut mendapat panggilan atau komunikasi dari wali kota, namun pihak Gerindra justru tidak dilibatkan.
“Semua ketua partai dipanggil, tapi Gerindra tidak. Jujur saya tersinggung. Kalau bicara membangun daerah, semua unsur politik harus dirangkul, jangan ada yang merasa ditinggalkan,” tegasnya lagi.
Menurut Sudarsono, komunikasi politik yang sehat, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta keberanian melakukan reformasi sumber pendapatan menjadi kunci agar Kota Metro tidak terjebak dalam stagnasi pembangunan di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
“Kalau fiskal tertekan, PAD bocor, dan komunikasi politik tidak sehat, daerah bisa jalan di tempat. Ini yang harus diselamatkan bersama,” pungkasnya.(Red)
