LABUHANBATU, — Anggaran pendidikan untuk biaya personal peserta didik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2026, menjadi sorotan publik. Nilainya mencapai Rp43.998.920.000 atau sekitar Rp43,99 miliar, sehingga keterbukaan mengenai realisasi, jumlah penerima, dan mekanisme penyalurannya dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana program tersebut direalisasikan, siapa saja yang menjadi penerima manfaat, serta bagaimana rincian penggunaan anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
Besarnya alokasi dana tersebut semestinya diikuti informasi yang jelas dan mudah diakses publik. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid, berpotensi tidak mengetahui manfaat program maupun tahapan penyalurannya.
Sorotan ini bukan berarti menuduh adanya penyimpangan. Namun, anggaran pendidikan bernilai puluhan miliar rupiah merupakan dana publik yang patut disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang terukur.
Dinas Pendidikan Sebut Program Mengacu Kebijakan Pusat
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tersebut bukan atas perintah Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Hasmita, melainkan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.
Program tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, masuk dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk jenjang SD, dengan alokasi yang disebut sebesar Rp960.000 per siswa.
Meski demikian, sejumlah informasi mendasar masih perlu diperjelas kepada publik. Di antaranya jumlah siswa yang menjadi dasar penghitungan anggaran, jumlah penerima manfaat, tahapan penyaluran, serta mekanisme pelaksanaan program di tingkat sekolah.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami hubungan antara besaran alokasi anggaran dan manfaat yang diterima peserta didik.
Rp43,99 Miliar Bukan Angka Kecil, Transparansi Harus Diutamakan
Dengan nilai anggaran mencapai Rp43,99 miliar, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status realisasi program. Informasi tersebut setidaknya mencakup pagu anggaran, jumlah penerima, besaran bantuan per siswa, realisasi penyaluran, serta kendala yang mungkin dihadapi.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan apakah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya, masih dalam proses, atau memiliki tahapan pencairan sesuai ketentuan program.
Keterbukaan ini bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan masyarakat, melainkan juga menjadi bagian dari akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah. Terlebih, sektor pendidikan menyangkut kepentingan anak-anak dan keluarga yang membutuhkan kepastian atas program yang ditujukan bagi mereka.
Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan diharapkan tidak menunggu munculnya polemik sebelum menyampaikan informasi. Penjelasan sejak awal justru dapat mencegah kesalahpahaman dan spekulasi di tengah masyarakat.
Orang Tua Berhak Mendapatkan Informasi yang Jelas
Orang tua dan wali murid merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana program tersebut dilaksanakan dan siapa saja yang memenuhi kriteria penerima. Karena itu, informasi mengenai persyaratan, pendataan, mekanisme penyaluran, dan realisasi bantuan perlu disampaikan secara sederhana serta mudah dipahami.
Jika program telah berjalan, pemerintah perlu memaparkan hasil dan capaian yang dapat diverifikasi. Apabila penyaluran belum selesai, penjelasan mengenai jadwal dan kendala pelaksanaan juga perlu diberikan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan sejauh mana dana tersebut terlaksana sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Anggaran Rp43,99 miliar harus dapat dijelaskan secara terbuka, bukan sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik dikelola, siapa penerimanya, dan sejauh mana program tersebut direalisasikan.
Hingga berita ini disusun, rincian lengkap mengenai jumlah penerima dan realisasi penyaluran belum tercantum dalam informasi yang dihimpun. Redaksi membuka ruang bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk memberikan klarifikasi beserta data pendukung agar pemberitaan tetap berimbang dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Reporter: Mulya
