SIAK – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak, Jumat 25 September 2026, menjadi alarm keras krisis fiskal. Bupati Siak Afni Zulkifli dalam Nota Keuangan RAPBD-P 2026 memaparkan pendapatan daerah anjlok Rp160,17 Miliar atau 6,76%, dari Rp2,370 Triliun menjadi Rp2,210 Triliun.
Anjloknya bukan karena Siak tidak bekerja, tapi karena Jakarta memangkas.
Transfer Pemerintah Pusat anjlok Rp131 Miliar atau 8,76% menjadi Rp1,370 Triliun. Pajak Daerah yang menjadi tulang punggung PAD juga anjlok 28,38% atau Rp87,82 Miliar menjadi Rp221,6 Miliar. PAD secara total turun 9,75% menjadi Rp623,06 Miliar.
Akibatnya Pemkab Siak harus ikat pinggang super ketat. Efisiensi Belanja Daerah Rp134,69 Miliar atau 5,68%, dari Rp2,371 Triliun menjadi Rp2,236 Triliun.
Pos yang paling terpukul adalah Belanja Modal, dipangkas 27,23% menjadi Rp137,23 Miliar. Padahal ini untuk jalan, jembatan, dan infrastruktur desa. Belanja Transfer ke desa turun 22,80% menjadi Rp180,41 Miliar, Belanja Pegawai turun 9,86% menjadi Rp969,75 Miliar karena TPP dipotong, Hibah turun 22,63% dan Bansos anjlok 43,29%. RAPBD-P 2026 pun defisit Rp26,6 Miliar.
Dari APBD Rp3,2 Triliun di masa jaya, kini Siak tinggal Rp2,21 Triliun.
Di tengah fiskal sekarat, di mana peran BUMD?
Data yang dihimpun MetroNews dari LHP dan laporan resmi Pemkab Siak menunjukkan, dari 7 BUMD yang ada, hanya 2 yang benar-benar hidup dan konsisten setor dividen ke APBD.
1. PT Bumi Siak Pusako (BSP) – Tulang Punggung yang Sempat Tumbang
BSP adalah BUMD migas andalan Siak dengan porsi saham 72,29%. Sempat jadi sorotan karena merugi 14 Juta USD pada 2024 akibat musibah congeal pipa tua sejak Maret 2023.
Di bawah komando Bupati Afni sebagai perwakilan pemilik saham dan Komisaris Herianto, BSP dilakukan pembenahan total: efisiensi trucking, ubah pola penjualan minyak dari ekspor ke domestik, tunda proyek tidak krusial, dan ganti direksi.
Hasilnya, 2026 BSP rebound. Dari rapat internal bersama notaris, disepakati dividen interim 4,5 Juta USD atau Rp75,9 Miliar. Total proyeksi dividen 2026 mencapai 6 Juta USD atau lebih dari Rp100 Miliar. Jatah Siak dari dividen murni sekitar Rp52 Miliar. Bupati juga menargetkan 7 sumur baru dalam Komitmen Kerja Pasti (KKP) dan pengadaan pipa baru.
2. PT Permodalan Siak (Persi) – Pahlawan Sunyi yang Konsisten
Jika BSP adalah tulang punggung, Persi adalah contoh BUMD sehat yang sering dilupakan.
Di bawah Direktur Utama Muhammad Nasir, BUMD dengan aset fantastis Rp1,5 Triliun ini 4 tahun berturut-turut mencapai target dividen sesuai RKAP.
Rinciannya: Tahun buku 2022 setor Rp2 Miliar lebih, 2023 Rp2,1 Miliar, 2024 Rp2,2 Miliar, dan 2025 Rp2,5 Miliar lebih. Total hampir Rp10 Miliar dalam 4 tahun. Semua dicapai berkat kekompakan tim internal tanpa gaduh.
Bukti bahwa BUMD tidak harus besar dan heboh untuk bisa setor. Yang penting profesional dan dikelola orang dalam yang paham.
Lalu 5 BUMD Lainnya?
Inilah PR besar Bupati Afni. 5 BUMD lainnya kontribusinya masih Rp0, zero penghasilan. Namun penyertaan modal dan gaji direksi tetap jalan, menjadi beban rutin APBD.
Jika PT Persi dengan modal relatif terbatas bisa konsisten, mengapa 5 BUMD lain dengan modal puluhan miliar tidak bisa?
Ini yang disoroti pengamat kebijakan publik Siak, Rishki Nifayadi Garawn: “BUMD jangan sampai keenakan menyusu kepada APBD. Harus mampu berdiri profesional, hasilkan keuntungan, dan buka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.”
Sudah saatnya Pemkab Siak melakukan audit total 5 BUMD mati suri tersebut. Lelang direksi secara terbuka berbasis kompetensi, bukan titipan. Jika 3 tahun berturut-turut tidak setor dividen, opsi restrukturisasi, merger, atau pembubaran harus berani diambil.
APBD boleh anjlok karena kebijakan pusat, tapi BUMD jangan sampai anjlok karena salah kelola di daerah sendiri.
Sumber Data: Nota Keuangan RAPBD-P 2026 DPRD Siak 25 Sept 2026, Pernyataan Resmi Pemkab Siak Maret 2026.
