Maluku – Penghargaan Terbaik I Nasional kategori Akses Pelayanan Pendidikan yang baru saja diraih Provinsi Maluku dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) patut disyukuri, namun tak boleh membuat pihak berwenang berpuas diri. Realitas di lapangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.
Demikian ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach, SP., saat memberikan tanggapan kepada awak media, Senin (21/9/2026).
Penghargaan Sebagai Pemacu, Bukan Alasan Berpuas Diri
Menurut Yan, capaian prestasi tersebut semestinya menjadi titik awal pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pencapaian administratif untuk dipamerkan. Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat pelayanan pendidikan di berbagai daerah kepulauan Maluku.
Penghargaan ini harusnya menjadi pemacu awal. Karena realitas kondisi geografis, keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan guru, keterbatasan internet di sekolah-sekolah, rendahnya kesejahteraan guru di wilayah 3T, dan masih banyak masalah pendidikan yang perlu ditata atau dibenahi di Maluku,”ujar Yan.
Soroti Paradoks Data Kuantitatif dan Realitas Kualitatif
Salah satu hal yang dikritisi Yan adalah adanya kesenjangan antara data administratif yang tercatat di atas kertas dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Penilaian yang bertumpu pada angka partisipasi sekolah, persentase pembangunan gedung, dan jumlah siswa terdaftar belum tentu menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.
“Yang diukur secara nasional, jumlah guru sudah mendekati angka ideal. Namun pada satu sisi masih banyak kekurangan guru di pelosok Maluku lantaran adanya penumpukan guru di perkotaan,” jelasnya.
Distribusi tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Secara agregat jumlah guru terlihat cukup, namun sekolah-sekolah di pulau-pulau terluar dan daerah 3T masih kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.
SMK dan SLB Belum Memiliki Sarana Memadai
Yan juga menyoroti kondisi pendidikan kejuruan. Banyak SMK di Maluku belum memiliki sarana dan prasarana praktik yang memadai, sehingga lulusan belum sepenuhnya siap memasuki dunia kerja.
Masih banyak sekolah-sekolah kejuruan atau SMK di Maluku yang belum memiliki sarana praktik, sehingga belum bisa mengorbitkan lulusan-lulusan SMK yang siap pakai di dunia usaha dan dunia industri,” tegasnya.
Kondisi serupa juga dialami Sekolah Luar Biasa (SLB), di mana masih banyak yang belum didukung guru dengan kompetensi khusus sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
Dorong Redistribusi Guru ASN dan Pemerataan Kesejahteraan
Oleh karena itu, Yan meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak berhenti pada piala dan penghargaan semata. Ia mendorong langkah nyata berupa redistribusi guru ASN secara adil dan bijaksana, agar tidak lagi terjadi penumpukan guru di kota-kota besar sementara sekolah di daerah perbatasan kekurangan tenaga pengajar.
Pemerintah Provinsi Maluku mesti membenahi segala sendi pendidikan di Provinsi Maluku, baik ketersebaran pembangunan fisik pendidikan maupun pemerataan guru, tegasnya.
Selain pemerataan penempatan guru, Yan juga menegaskan kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama. Bagaimana mungkin guru dapat mengajar dengan baik jika hak-haknya belum terpenuhi dengan layak.
kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku,” tandasnya.
Bagi Yan Zamora Noach, tantangan pendidikan Maluku tidak hanya soal angka dan indikator di atas kertas, tetapi bagaimana memastikan setiap anak di pulau mana pun mereka berada hingga ke titik terluar perbatasan benar-benar memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan merata.(*)
