Metronewstv.ID, JAMBI — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi dan Satgas Karhutla agar tidak lengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga 19 September 2026, hotspot di Provinsi Jambi secara kumulatif mencapai 9.536 titik, dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 3.416,21 hektare. Pada hari yang sama tercatat 84 hotspot, dengan 74 titik berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ivan menilai angka tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penurunan hotspot harian. Menurutnya, respons pemerintah harus berbasis tingkat risiko, termasuk penempatan personel, peralatan dan sumber air di wilayah yang memiliki ancaman kebakaran tinggi.
“Hotspot harian turun, tetapi kita belum boleh lengah. Luas lahan terbakar masih bertambah dan kualitas udara di sejumlah wilayah masih sangat tidak sehat,” ujar Ivan.
Ia meminta setiap hotspot di wilayah rawan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti apabila ditemukan kebakaran. Respons di lapangan, kata dia, harus dilakukan secepat mungkin agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Kualitas Udara Jadi Perhatian
Selain luas kebakaran, kualitas udara juga menjadi perhatian. Data yang disampaikan Ivan menunjukkan ISPU Muaro Jambi mencapai 286, Kota Jambi 217, dan Tebo 209.
Kondisi tersebut, menurut Ivan, menuntut pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok rentan.
Jangan Hanya Andalkan Water Bombing
Ivan juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak bergantung pada water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun hujan.
Menurutnya, operasi udara tetap diperlukan, tetapi harus diperkuat dengan kemampuan di darat, deteksi dini, patroli, ketersediaan sumber air, pembasahan gambut, pendinginan dan pencegahan kebakaran berulang.
“Jangan selalu mengandalkan OMC, water bombing dan menunggu hujan. Yang harus diperkuat justru kemampuan di darat, deteksi dini, sumber air, pembasahan gambut, patroli, respons kurang dari 24 jam dan pendinginan sampai tuntas,” tegasnya.
Ia menekankan, penanganan karhutla harus dilakukan dari pencegahan hingga pemulihan, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan pemulihan ekosistem.Dengan hotspot kumulatif mencapai 9.536 titik dan luas terbakar lebih dari 3.400 hektare, DPRD meminta pemerintah dan Satgas Karhutla memastikan respons tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mampu mencegah api kembali muncul dan meluas.(Andi F)
