Kalau ada lomba yang seharusnya tidak ingin dimenangkan daerah, mungkin Jawa Tengah sedang masuk babak final. Baru pertengahan 2026, lima kepala daerah sudah ditangkap KPK. Daftarnya bukan daftar penerima penghargaan, melainkan daftar yang membuat publik mengelus dada.
Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, dan kini Pemalang. Lima nama, lima kasus, lima kepala daerah. Wajar kalau publik mulai bertanya dengan nada setengah serius setengah bercanda: “Ini Jateng lagi panen apa, kok yang dipanen OTT?”
Namun, pertanyaan itu harus dijawab dengan kepala dingin. Banyaknya kepala daerah yang ditangkap bukan berarti seluruh Jawa Tengah adalah sarang koruptor. Yang ditangkap adalah oknum, bukan provinsinya. Jangan sampai logika kita lebih cepat daripada fakta.
Yang justru mengkhawatirkan adalah pola yang terus berulang. Setiap kali ada OTT, reaksi yang muncul hampir selalu sama: kaget, prihatin, lalu berjanji memperbaiki sistem. Beberapa bulan kemudian, muncul lagi kasus baru. Seolah-olah korupsi sudah seperti serial bersambung yang tidak pernah tamat episodenya.
Ironisnya, jabatan kepala daerah adalah amanah publik. Rakyat memilih dengan harapan jalan diperbaiki, sekolah dibangun, pelayanan dipermudah. Yang datang justru berita penangkapan. Kalau begini terus, baliho kampanye bisa kalah populer dengan rompi oranye.
KPK tentu patut diapresiasi karena penindakan menunjukkan bahwa hukum masih bekerja. Tetapi penindakan saja tidak cukup. Korupsi tidak akan selesai kalau sistem pengawasan lemah, transparansi hanya slogan, dan integritas berhenti di spanduk.
Humor boleh saja beredar di warung kopi. “Kalau rapat kepala daerah, kursinya jangan terlalu banyak, nanti tinggal separuh.” Orang tertawa, tetapi di balik tawa itu ada rasa kecewa. Sebab yang hilang bukan sekadar pejabat, melainkan kepercayaan publik.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Jawa Tengah sarang koruptor. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa korupsi begitu mudah menemukan jalan menuju ruang kekuasaan?
Kalau lima kepala daerah sudah ditangkap dalam satu tahun, itu bukan alasan untuk memberi label pada sebuah provinsi. Itu alarm keras bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan pembenahan serius.
Sebab rakyat tidak memilih kepala daerah untuk menjadi langganan konferensi pers KPK. Rakyat memilih mereka agar bekerja. Dan bekerja yang paling sederhana adalah: jangan mencuri uang rakyat.(Red)
