Metronewstv.ID – Jalur banjir kanal yang melintasi Kecamatan Batanghari dan Kecamatan Sekampung kembali menjadi sorotan. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Metro mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Lampung, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut yang disebut berulang kali menelan korban jiwa.
Dalam audiensi itu, IMM menilai kondisi infrastruktur di sepanjang jalan banjir kanal belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pengguna jalan. Mereka menyoroti minimnya penerangan jalan, tidak tersedianya pembatas jalan (guardrail) di sejumlah titik rawan, serta kondisi fisik jalan yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan.
Perwakilan IMM menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan lagi sekadar keluhan masyarakat, melainkan menyangkut keselamatan publik yang memerlukan tindakan nyata dari pihak berwenang.
“Jalan banjir kanal ini sudah terlalu sering memakan korban. Yang dibutuhkan bukan hanya perhatian, tetapi langkah konkret agar kecelakaan tidak terus berulang,” ujar salah satu perwakilan IMM dalam pertemuan tersebut.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Sekretaris BBWS Mesuji Sekampung. Dalam pertemuan itu, IMM meminta BBWS segera melakukan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur di sepanjang jalur banjir kanal dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan titik-titik yang dinilai membahayakan.
IMM juga mempertanyakan sejauh mana mitigasi keselamatan telah dilakukan di kawasan tersebut. Menurut mereka, jika jalur itu terus digunakan masyarakat setiap hari, maka aspek keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama.
Hingga kini, jalan banjir kanal masih menjadi salah satu jalur yang ramai dilintasi kendaraan. Namun, berbagai persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat dinilai belum tertangani secara menyeluruh.
Audiensi tersebut menjadi penegasan bahwa desakan terhadap perbaikan jalan banjir kanal tidak lagi datang dari individu atau kelompok tertentu, tetapi telah menjadi tuntutan publik agar pemerintah dan pengelola infrastruktur segera bertindak sebelum korban berikutnya kembali berjatuhan.
