MUARO JAMBI — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kepatuhan pengelolaan belanja daerah. Pemeriksaan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Budhi Hartono mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah yang digelar BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi secara virtual, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan berlangsung dari ruang kerja Sekda Muaro Jambi dan turut diikuti Gubernur Jambi Al Haris bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Dari lingkungan Pemkab Muaro Jambi, agenda tersebut juga diikuti sejumlah asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah.
Pemeriksaan BPK tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan. Pemeriksaan kepatuhan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah direncanakan, dilaksanakan, dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Pemkab Muaro Jambi menyatakan keikutsertaan dalam agenda tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun, komitmen tersebut pada akhirnya akan diuji melalui proses pemeriksaan BPK. Data dan dokumen yang disampaikan kepada pemeriksa harus mampu menggambarkan pelaksanaan anggaran secara utuh, termasuk apabila terdapat kegiatan yang masih menghadapi kendala administratif maupun teknis.
Pemeriksaan juga diharapkan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Hal yang lebih penting adalah memastikan belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyisakan persoalan kepatuhan di kemudian hari.
Dengan dimulainya pemeriksaan pendahuluan ini, OPD terkait dituntut kooperatif dan terbuka dalam memberikan data maupun keterangan yang dibutuhkan pemeriksa.
Hasil pemeriksaan nantinya menjadi bagian penting dalam melihat kualitas pengelolaan belanja daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperbaiki tata kelola anggaran ke depan.(*)
Metro News Jambi — Andi F melaporkan.
