TAPANULI TENGAH– Pelaksanaan program revitalisasi UPTD SMP Negeri 2 Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan anggaran bantuan APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp966 juta, menuai sorotan masyarakat.
Proyek yang direncanakan berlangsung selama 120 hari kalender tersebut dipertanyakan karena hasil pekerjaan di lapangan dinilai belum mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin (9/11/2026), sejumlah pekerjaan terlihat meliputi penggantian keramik, pemasangan plafon PVC, pengecatan bangunan, serta penggantian atap pada satu ruang kelas menggunakan material Onduline.
Namun, sejumlah bagian bangunan lainnya diduga masih menggunakan material lama. Di antaranya seng atap, rangka atap, dan kusen yang belum terlihat diganti secara menyeluruh.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara volume pekerjaan, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan realisasi penggunaan anggaran.
Saat awak media berupaya meminta klarifikasi kepada kepala sekolah terkait rincian pekerjaan dan penggunaan dana, pihak terkait belum memberikan penjelasan karena meninggalkan lokasi.
Masyarakat dan pemantau lapangan mendesak Inspektorat, Kejaksaan Negeri, serta tim pengawasan dan pengendalian (Wasdal) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai kontrak, spesifikasi, volume, dan ketentuan penggunaan dana bantuan.
Masyarakat juga meminta agar dilakukan verifikasi independen terhadap RAB dan kondisi fisik bangunan guna memastikan tidak terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun potensi penyimpangan anggaran.
Hingga kini, belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena itu, klarifikasi dan pemeriksaan terbuka diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Bupati Tapanuli Tengah melalui Dinas Pendidikan juga diminta turun tangan memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan transparan dan akuntabel.
Anggaran pendidikan sebesar Rp966 juta bukan jumlah kecil. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pekerjaannya harus sesuai dengan anggaran yang digunakan.(Rinaldi B)
