Kepulauan Meranti – Masyarakat Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meminta perhatian Presiden RI. Jembatan penghubung jalur laut yang menjadi satu-satunya akses hidup mereka kini dalam kondisi kritis dan terancam ambruk sewaktu-waktu.
Jembatan itu bukan jembatan biasa. Setiap hari, jembatan tersebut dilalui petani, pedagang, anak sekolah dan nelayan. Hasil kebun sagu, karet dan perikanan semua diangkut lewat jembatan ini untuk dijual ke luar desa. Jika ambruk, ekonomi desa akan lumpuh total.
Fakta di lapangan sangat mengkhawatirkan. Hasil pantauan warga pada September 2026, besi penyangga sudah keropos dimakan air laut, beberapa tiang pancang sudah patah dan tenggelam, lantai beton retak di banyak titik dan berlubang. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati, terutama saat membawa beban berat.
Ironisnya, jembatan ini sudah berusia hampir 20 tahun. Dibangun saat wilayah ini masih bagian dari Kabupaten Bengkalis, sebelum Kepulauan Meranti resmi mekar pada tahun 2009 melalui UU Nomor 12 Tahun 2009. Sejak mekar hingga kini, belum pernah ada perbaikan besar dari pemerintah kabupaten.
Kepala Desa Dedap, Mansur, mengakui pemerintah desa hanya mampu melakukan perbaikan swadaya seadanya. Lantai yang retak ditambal semen oleh warga secara gotong royong. Itu pun tidak akan bertahan lama karena struktur bawahnya sudah rusak berat.
Kami sudah berkali-kali mengusulkan, dari musrenbang desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Kami khawatir jatuh korban dulu baru diperhatikan, kata Mansur.
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Pola kerusakan yang sama sudah menyebabkan dua jembatan di Tasik Putri Puyu ambruk sebelumnya. Jembatan Perawang di Desa Selat Akar ambruk pada Agustus 2023 dan Jembatan Panglima Sampul di Tebing Tinggi Barat ambruk pada Mei 2024. Keduanya sama-sama dibangun tahun 2007 di era Bengkalis dan minim perawatan pasca pemekaran.
Kondisi ini juga bertolak belakang dengan status Kepulauan Meranti sebagai daerah pesisir terluar yang menjadi perhatian nasional. Di sisi lain, APBD Kepulauan Meranti tahun 2026 mengalami tekanan berat akibat efisiensi transfer pusat, sehingga kemampuan membangun infrastruktur baru sangat terbatas. Karena itu warga berharap ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui Dana Inpres Jalan Daerah dan Dana Alokasi Khusus.
Masyarakat Desa Dedap berharap Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan dapat menurunkan tim teknis untuk audit kelayakan jembatan dan segera mengalokasikan anggaran pembangunan baru sebelum terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa.(*)
